Perkawinan Campur

Perkawinan Campur adalah perkawinan antara seorang baptis Katolik dan pasangannya yang bukan  Katolik (bisa baptis dalam gereja lain ataupun tidak dibaptis). Gereja mempunyai alasan mengapa kawin campur diperbolehkan yaitu dengan mempertimbangkan adanya dua hak asasi manusia. Pertama, hak untuk menikah dan kedua, hak untuk memilih agama sesuai dengan hati nurani.

Terdapat dua jenis perkawinan campur yaitu
1. perkawinan campur beda gereja (seorang baptis Katolik menikah dengan seorang baptis non-Katolik). Dibutuhkan ijin untuk melaksanakan perkawinan ini.
2. perkawinan campur beda agama. Agar sah dibutuhkan dispensasi.

Persyaratan mendapatkan ijin atau dispensasi :

a. Pihak Katolik menyatakan bersedia menjauhkan bahaya meninggalkan iman serta memberikan janji dengan jujur bahwa ia akan berbuat segala sesuatu dengan sekuat tenaga, agar semua anaknya dididik dalam Gereja Katolik (kan.1125, 1°).

b. Pihak yang non-Katolik diberitahu pada waktunya mengenai janji-janji yang harus dibuat pihak Katolik, sedemikian sehingga jelas bahwa ia sadar akan janji dan kewajiban pihak Katolik (kan.1125, 2°).

c. Kedua pihak hendaknya diberi penjelasan mengenai tujuan-tujuan serta sifat-sifat hakiki perkawinan, yang tidak boleh dikecualikan oleh seorang pun dari keduanya (kan.1125, 3°).

Dalam pelaksanaan perkawinan campur, Gereja melarang adanya peneguhan perkawinan menurut agama lain. Gereja mengatur bahwa peneguhan perkawinan hanya boleh dilaksanakan dalam tata peneguhan kanonik. Hal ini memang menimbulkan permasalahan dari seseorang yang beragama non-Katolik. Namun mengingat hal ini sudah ditetapkan dalam hukum kanonik, maka wajib buat kita sebagai umat Katolik untuk melaksanakannya.

Peraturan yang memuat tata peneguhan perkawinan campur adalah sebagai berikut :
1. Dalam Pernikahan Beda Gereja
Terbuka perkawinan ekumenis di hadapan pendeta dan pelayan Katolik, kalau perlu bahkan dengan dispensasi dari tata peneguhan kanonik (bila pernyataan konsensus tidak diterimakan oleh pelayan Katolik). Maka perlu disepakati pembagian tugas yang jelas antara pendeta dan pelayan Katolik, misalnya firman dan berkat diserahkan kepada pendeta, sedangkan pelaksanaan tata peneguhan kanonik dipercayakan kepada pelayan Katolik, demi sahnya perkawinan.

2. Dalam Pernikahan Beda Agama
Terutama pihak non-Katolik dapat mempunyai keberatan. Mereka berpandangan bahwa sebelum menikah menurut agamanya, perkawinan tidak akan sah, dan hubungannya dirasakan sebagai zinah. Atau dapat juga terjadi bahwa fakta ini dipakai sebagai kesempatan untuk berpisah (menceraikan jodohnya) dengan alasan: belum menikah sah.

Yang paling krusial adalah masalah anak. Orangtua tetap bertanggung awab soal pendidikan anak. Dan harus dibereskan sebelum menikah. Sejak dulu kawin campur menjadi halangan, sebab menjadi ancaman iman. Maka Gereja mengingatkan bagi mereka yang melakukan kawin campur agar supaya tidak lupa akan janjinya. Selain itu mengingatkan orangtua akan kewajiban mendidik anak. Sebenarnya dua-duanya diingatkan. Yang diharapkan Gereja supaya mereka sadar akan pertumbuhan anak, yang harus dibicarakan sejak awal, sebenarnya hanya untuk membentengi iman. Bagi yang Katolik bila sudah membaptiskan anak berarti sudah melaksanakan janji itu? Belum, sebab soal pendidikan selanjutnya harus dipikirkan. Seandainya mengalami kesulitan besar sehingga tidak membaptiskan anak, tidak berarti tidak berhasil mendidik anak. Yang penting adalah melakukan yang baik untuk anak. Ini adalah resiko orang menikah kawin campur.

Advertisement